PptPeranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi Cha-cha Taulanys. Pkn IX: Politik luar negeri indonesia kerjasama Menguntungkan atau merugikan Sesuaikah politik bebas aktif 1 Indonesia kerjasma dengan negara Vietnam dalam bidang ekonomi (impor beras) Tahun 2010 Karena diluar pulau jawa kekurangan stok beras. Danberikut ini merupakan tujuan- tujuan utama dari adanya politik luar negeri Indonesia. Meningkatkan perdamaian internasional antar negara. Mempertahankan kemerdekaan bangsa. Menjaga keselamatan Negara. Meningkatkan persaudaraan antar bangsa. Mendapatkan barang- barang luar negeri untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. SoalPolitik Luar Negeri Indonesia Dalam Era Globalisasi |PKn Kelas 6 - Latihan Soal Online Plus Jawaban. Bab 4 Peran Indonesia di Dunia Internasional. Peranan politik luar negeri indonesia di era globalisasi bersifat… - Brainly.co.id. Pancasila di Era Globalisasi. Contoh Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Bidang Politik - Temukan ADVERTISEMENT Ancaman di bidang ekonomi dengan adanya pengaruh globalisasi adalah pembelian barang dari luar negeri yang lebih banyak daripada dalam negeri. ADVERTISEMENT. Sebelumnya, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. PolitikLuar Negeri Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif merupakan kunci menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar Indonesia dapat meraih kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan ideologinya. Pertama, Indonesia harus tetap tegas dalam menjalankan prinsip bebas aktif dengan menolak untuk berpihak pada aktor besar Mewujudkanmasyarakat adil, makmur, dan demokratis dalam NKRI. b. Membina persahabatan antarnegara di dunia. c. Menjalin kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan IPTEK. d. Mempertahankan kemerdekaan. Kemudian apa yang mendasari politik bebas-aktif yang dianut oleh negara Indonesia? 2. Dasar Pelaksanaan Politik Luar Negeri 5wtuby6. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pendahuluan Berbicara tentang kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional merupakan serangkaian sasaran yang menjelaskan tata cara suatu negara berhubungan dengan negara lai. Hubungan tersebut dapat di peroleh dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi-organisasi atas dijelaskan kebijakan luar negeri merupakan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain, seperti Indonesia yang menjalankan kebijakan politik luar negeri dalam bidang ekonomi. Diploma ekonomi di jadikan prioritas pertama dalam pelaksanaan politik luar negeri RI dalam periode 2019-2024. Guna menjalankan diploma ekonomi, kementrian luar negeri telah menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya dengan mengkapitalisasi penguatan pasar domestik Indonesia. Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan baik di tingkat bilateral, kawasan, maupun dunia. Hubungan luar negeri adalah aktifitas internasional yang dilakukan oleh negara berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalnya. Didalam tujuan nasional terdapat kepentingan domestik yang berusaha diangkat keluar untuk diperjuangkan sehingga kepentingan tersebut dapat dicapai. Setiap negara yang berdaulat memiliki politik luar negerinya masing-masing yang tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan hubungan antar negara guna mendapatkan kepentingan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowikelemahan sendi perekonomian bangsa, lemahnya sendi perekonomian bangsa nampak dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjanagan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan area hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta ketergantungan dalam perihal pangan, tenaga, keuangan, serta teknologi. Negara tidak sanggup menggunakan isi kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud tangible ataupun bersifat non- fisik intangible, untuk kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, intoleransi serta krisis karakter bangsa, politik penyeragaman sudah menggerogoti karakter Indonesia selaku bangsa yang toleran, memudarkan solidaritas, serta sifat gotong royong. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terpaut dengan permasalahan ketidakadilan dalam realokasi serta redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan nasional. Atas dasar itu, dengan memikirkan permasalahan pokok bangsa maka, Presiden Jokowi dalam pemerintahannya mengusung visi " Perubahan Indonesia jadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian bersumber pada gotong royong". Dengan meneguhkan kembali jalur pandangan hidup, sebab pandangan hidup sebagai penuntun; pandangan hidup sebagai penggerak; pandangan hidup sebagai pemersatu perjuangan; serta pandangan hidup sebagai bintang pengarah. Pandangan hidup itu merupakan Pancasila 1 Juni 1945 serta TriSakti RJPMN 2014- 2019. Di mana, penjabaran TriSakti ialah Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam ini jadi landasan pokok Presiden Jokowi di dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya. Buat mewujudkan Indonesia selaku negara yang mandiri, dengan menuntaskan ketiga pokok permasalah tersebut, hingga terdapat tantangan tantangan tertentu buat menyelesaikannya. Berikut ini, penjelasan menimpa substansi dari kebijakan politik luar negara Indonesia bersumber pada 3 bidang, ialah Menguatkan kedaulatan Politik, berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Association of South East Asian Nations atau ASEAN merupakan bentuk kerjasama regionalism di Kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1967, dan baru diikuti oleh seluruh negara di Kawasan menjelang akhir abad ke-20. Terbentuknya organisasi regional ini merupakan salah satu bukti adanya perkembangan regionalisme menurut Louis Fawcett, yaitu dengan kutub positif atau arus sentripetal diduga akan menciptakan bentuk kerjasama yang nantinya akan menyatukan berbagai entitas negara di dalam satu Kawasan menjadi satu kesatuan, salah satunya yaitu ASEAN. ASEAN dapat terbentuk dikarenakan adanya dorongan dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu persamaan letak geografis; adanya persamaan budaya; sama-sama pernah dijajah oleh negara asing; memiliki kepentingan dalam berbagai bidang; lahirnya negara baru di Kawasan Asia Tenggara; adanya ancaman krisis; serta konflik antara sesame negara Asia Tenggara merendah. Jadi, banyak sekali faktor pendorong yang juga mendasari adanya penyatuan negara-negara Asia tenggara ke dalam mengenai ASEAN merupakan salah satu topik yang penting untuk di bahas di ranah pemerintahan Indonesia karena semenjak era pemerintahan presiden Soeharto hingga saat ini, Indonesia telah menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama dalam politik luar negerinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tertuangnya perihal ASEAN di dalam Pelaksanaan Ketetapan MPR serta Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN. Bahkan salah satu tokoh terkemuka, Adam Malik juga mengatakan bahwa ASEAN merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga mulai mendapatkan kembali kepercayaan dunia internasional semenjak keterkucilan yang diakibatkan oleh radikalisasi politik luar negeri era Soekarno berkat ASEAN. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ASEAN serta bagaimana peranan Indonesia di dalamnya sangatlah penting untuk dibahas lebih lebih mementingkan ASEAN dibandingkan SEATO maupun ASA. Bahkan ASEAN merupakan satu-satunya organisasi di Kawasan Asia Tenggara yang mampu bertahan lama. Salah satu faktor penyebabnya yaitu keanggotaan Indonesia. Wilayah kedaulatan Indonesia sendiri merupakan 86 persen dari keseluruhan wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan mewakili sebagian besar Kawasan tersebut sehingga partisipasi Indonesia sangat besar artinya bagi kelangsungan organisasi ASEAN. Sebelumnya, Indonesia telah menyumbang berbagai macam partisipasi di dalam ASEAN, salah satunya menjadi tempat Sekretariat ASEAN. Indonesia mengusulkan konsepsi ganda mengenai ketahanan nasional dan juga regional yang kemudian disetujui di dalam TAC meskipun situasi Indonesia saat itu masih belum kokoh. Tidak hanya itu, Indonesia selalu ikut andil dalam penyelesaian sengketa atau melakukan mediasi tentunya dengan memegang teguh prinsip serta norma ASEAN. Dari berbagai macam partisipasi Indonesia di dalam kegiatan-kegiatan di bawah naungan ASEAN, tentunya ASEAN memiliki dampak yang sangat besar bagi politik luar negeri Indonesia. ASEAN sebagai organisasi geopolitik dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pembangunan kebudayaan negara-negara anggotanya tentu saja memberikan banyak sekali manfaat bagi Indonesia. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia dapat kita lihat pada berbagai aspek, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keamanan. Di bidang ekonomi, manfaat yang didapatkan oleh Indonesia sesuai dengan Pilar Masyarakar Ekonomi ASEAN, yaitu memperluas dan juga memperdalam integrase ekonomi di Kawasan dengan mengembangkan bidang keuangan, pariwisata, UMKM, telekomunikasi, jasa dan transportasi, investasi, perdagangan, hingga bidang perindustrian. Di bidang politik dan keamanan, Indonesia mendapatkan kesatuan dan sentralisasi ASEAN, keamanan Kawasan, pemberantasan kejahatan lintas negara, perdamaian pertahanan, keamanan maritime, stabilitas Kawasan, HAM, serta upaya perdamaian dan juga resolusi konflik sesuai dengan poin-poin yang terdapat di dalam Pilar Politik dan Keamanan ASEAN. Sedangkan di dalam bidang sosial dan budaya, sesuai dengan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang menyangkut integrasi ASEAN, Indonesia mendapatkan manfaat meliputi kepemudaan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, kebudayaan, penanggulangan asap lintas batas, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, media dan informasi, olahraga, narkotika, kesehatan, dan juga kita lihat secara umum, ASEAN tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia, namun juga bagi negara anggota lainnya. ASEAN dapat berfungsi sebagai wadah bagi negara anggotanya dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing baik di Kawasan Asia Tenggara maupun di forum internasional. Tidak hanya itu, ASEAN juga membantu menciptakan perdamaian, stabilitas, serta keteraturan di Kawasan ASEAN yang kemudian menyebabkan adanya kelancaran dalam pembangunan di segala bidang sehingga Indonesia dan juga negara anggota lainnya dapat menjadi negara yang lebih maju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peranan ASEAN sangatlah penting baik bagi kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia dan juga negara-negara anggota lainnya karena dengan adanya organisasi regional tersebut maka kerjasama di berbagai bidang untuk melakukan pembangunan dan juga percepatan pemajuan ekonomi dapat terus berjalan sehingga dapat mempermudah pemajuan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Lihat Kebijakan Selengkapnya Politik Luar Negeri Indonesia Memahami Urgensi Kepentingan Nasional Dalam Bidang Politik dan EkonomiPolitik Luar Negeri Indonesia Memahami Urgensi Kepentingan Nasional Dalam Bidang Politik dan EkonomiPasca terjadinya Perang Dingin yang terjadi antara dua negara super power USSR Uni Soviet dan Amerika Serikat AS telah menjadi sebuah titik tolok baru umat manusia untuk memandang sebuah tatanan baru yang bersifat unipolar. Pada masa ini juga, tidak sedikit para scholar Ilmu Hubungan Internasional HI menyusun sebuah paradigma baru yang menggambarkan bahwa tidak adanya satu sistem pemerintahan dunia yang terpusat, sistem dunia merupakan sebuah sistem yang anarki, 1 dan negara menjadi sebuah aktor yang sangat memiliki pernan dominan. Paradigma persebut dapat secara jelas digambarkan melalui Teori Struktural Neo-realisme, yang telah membuktikan bahwa tatanan dunia cenderung bersifat anarki dan cenderung inward looking. Seperti yang telah disepakati oleh beberapa pemikir HI beraliran Neo-realisme Waltz 1979; Buzan 1993; Keohane 1986; dan Mearsheimer 2001 ada 6 konsep Neo-Realisme yang saling berkesinambungan; Anarchy, Structure, Capability, Distribution Of Power, Polarity, dan National Interest. 2 Kepentingan Nasional Jenis dan Konsep dari Neo-realisme Sebagai salah satu bagian dari konsep dasar Neo-realisme, dan masih berkesinambungan dengan paradigma dimana akhir dari berdirinya sebuah negara bukan merupakan pencapaian kedamaian Peace melainkan "State's Survival" maka dapat dikatakan bahwa "…the national Interest is the maximization of power in order to ensure the state's survival…" 3 . - Setiap negara di dunia memliki tujuan serta kepentingannya masing-masing secara nasional termasuk Indonesia. Untuk mencapainya, diperlukan cara yang sering disebut politik yang terkait langsung dengan negara bersangkutan dan kekuasaan di dalamnya. Penerapan politik terkait langsung dengan negara dan kekuasaan. Selain itu terdapat pula pengambilan keputusan, kebijaksanaan, serta pembagian atau alokasi. Terkait politik luar negerinya, Indonesia menganut bebas dan aktif. Baca juga Pengertian Bela Negara dan Perwujudannya dalam Berbagai Aspek Kehidupan Baca juga Tolak Peluru Pengertian, Gaya, dan Cara Memegang Peluru yang Benar Lalu, apa itu politik bebas aktif? 1. Politik Bebas Aktif Setiap negara memiliki pandangan politik yang berbeda-beda termasuk Indonesia. Politik negara Indonesia berkesinambungan dengan dasar negaranya yaitu Pancasila. Secara teknis, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Menurut Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD/MI bahwa bebas diartikan bebas dalam menentukan sikap dengan dunia internasional dan tidak memihak salah satu blok. Selain itu Indonesia juga bebas dalam menempuh caranya sendiri dalam menangani masalah yang sedang melanda di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan aktif artinya turut dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Politik yang dipilih Indonesia tersebut memiliki tujuan yaitu a. Mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan demokratis dalam NKRI. b. Membina persahabatan antarnegara di dunia. c. Menjalin kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan IPTEK. d. Mempertahankan kemerdekaan. Kemudian apa yang mendasari politik bebas-aktif yang dianut oleh negara Indonesia? 2. Dasar Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yaitu a. Pancasiala sebagai landasan. b. UUD 1945 dan amandemennya. Landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 1945 dan terkait politik luar negeri bebas aktif juga tertuang di dalamnya yaitu - Pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi "....kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa". - Alinea keempat yang berbunyi "....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." - Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi "Presiden....membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain." - Pasal 13 ayat 1 berbunyi "Presiden menerima penempatan duta negara lain." Setelah mengetahui dasar pelaksanannya maka apa peranan politik luar negeri Indonesia? 3. Peranan Politik Luar Negeri a. Peran Diplomatik Duta besar merupakan salah satu peranan penting dalam membuka sebuah hubungan dengan negara lain serta politik luar negeri termasuk Indonesia. Baca juga Iman kepada Malaikat Pengertian, Nama-nama, Tugas, dan Sifatnya Duta besar yang ditunjuk oleh presiden akan ditugasikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di suatu negara. Selain duta besar terdapat pula pejabat perwakilan dipolomatik yang ditempatkan di organisasi internasional. Fungsi dan tugas dari duta besar dan perwakilan diplomatik adalah Fungsi - Mewakili negara Indonesia di negara tempat tugas. - Mengemban kepentingan negara Indonesia serta WNI di negara tempat tugas. - Mengadakan persetujuan dengan pemerintah tempat tugas dan kerja sama kedua negara. Tugas - Mewakili negara Indonesia dalam hubungan bilateral. - Melindungi WNI di negara tempat bertugas dan meningkatkan hubungan internasional. b. Peranan Indonesia dalam Percaturan Internasional Indonesia telah melakukan upaya untuk mewujudkan politik yang bebas-aktif seperti mengadakan Konferensi Asia Afrika KAA dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Selain itu, Indonesia juga memprakrasai dalam lahirnya gerakan Non-Blok GNB. - Konferensi Asia Afrika Presiden Kim Il Sung melakukan kunjungan balasan ke Indonesia dalam rangka acara memperingati HUT ke-10 Konferensi Asia Afrika pertama yang akan dilaksanakan di Bandung, Indonesia. Dokumen Kedubes Republik Rakyat Demokratik Korea Konferensi ini didasari adanya perseteruan antara Blok Barat yang dipimipin Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet Rusia sekarang. Perseturuan tersebut mendorong negara-negara berkembang untuk membantu kedua blok tersebut dan lahirlah Konferensi Asia Afrika. Konferensi dilaksanakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Pada saat konferensi terpilihlah Ali Sastroamijoyo sebagai ketua dan Menteri Luar Negeri RI saat itu, Roeslan Abdul Gani didapuk sekretaris. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah rumusan yang disebut "Dasasila Bandung". Sedangkan manfaat dari adanya KAA yaitu 1. Mengobarkan semangat negara-negara kawasan Asia-Afrika untuk lepas dari penjajahan. 2. Mengurangi ketegangan dunia. 3. Mengupayakan penghapusan politik Apartheid di Afrika Selatan. Untuk pesertanya dihadiri oleh 29 negara. - Perserikatan Bangsa Bangsa PBB Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada 27 September 1950. Peranan Indonesia yang paling mencolok adalah mengirim pasukan Garuda ke luar negeri dalam rangka memelihara perdamaian dunia. Menlu RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, AS, Kamis 20/05/2020. Foto Humas Kemlu Baca juga Pengertian Interval Lagu Lengkap dengan Urutan Tangga Nada dan Ciri-ciri Bunyinya Namun Indonesia pernah keluar dari PBB akibat konfrontasi dengan Malaysia dan kembali lagi pada 28 Desember 1966. Selain itu Indonesia juga pernah ditunjuk untuk menjadi Ketua Majelis Umum PBB tahun 1974. - Organisasi Negara-Negara Non-Blok Organisasi ini terbentuk oleh negara-negara yang tidak tergabung di dalam Blok Barat atau Timur. Tokoh-tokoh yang memprakarsai yaitu Suasana konferensi dan gambar pemrakarsa Gerakan Non-Blok. Tangkapan layar dari Arsip RI 1. Ir Soekarno Indonesia 2. Josep Broz Tito Yugoslavia 3. Gamal Abdul Naser Mesir 4. Pandit Jawaharlal Nehru India 5. Kwame Nkrumah Ghana Konferensi pertama kali dilaksanakan di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961 dan dihadiri oleh 23 negara. Hasil keputusannya dikenal dengan Deklarasi Beograd. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah di Jakarta pada September, 1992 dan dihadiri oleh 108 negara. Liestyo Poerwoto Artikel lain terkait Materi Sekolah - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengingatkan kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Keputusan ini terwujud sejak Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung di tahun 1955. Hasto menilai kebijakan tersebut masih relevan diterapkan pada masa kini. Kebijakan Presiden Joko Widodo Jokowi pun masih sejalan dengan hal itu “Ketika bapak presiden bertemu dengan Kanselir Jerman ditegaskan juga spirit Dasasila Bandung itu relevan. Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 7/6. Atas dasar itu, visi misi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP pun akan menjadi visi misi. Dia mengingatkan Indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih masalah Laut China Selatan agar tidak menjadi konflik terbuka. “Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” jelas Hasto. Meski begitu, saat dikaitkan pernyataannya dengan proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik. Karena itu, sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo. “Dan kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” ucap Hasto. Dia mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi. Ganjar juga berani menyuarakan hal yang sama tanpa memikirkan efek elektoralnya. “Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” ucap Hasto. “Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya. Dia pun menegaskan, proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa itu bukan berasal darinya. “Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat klir penjelasan dari bapak presiden. Dan semua harus satu nafas dengan kebijakan bapak presiden, tidak ada yang berbeda,” pungkasnya.

peranan politik luar negeri indonesia dalam bidang ekonomi